You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi E DPRD Dukung Usul Kenaikan Gaji Honorer di Pulau Sebira
photo Doc - Beritajakarta.id

DPRD DKI Dukung Kenaikan Gaji Guru Honorer di Pulau Sebira

Komisi E DPRD DKI Jakarta siap membahas usulan tambahan gaji bagi guru honorer yang bertugas di Pulau Sebira, Kepulauan Seribu.

Kami siap membahas jika Dinas Pendidikan mengusulkan anggaran untuk tambahan penghasilan guru honorer yang bertugas di Pulau Sebira

"Kami siap membahas jika Dinas Pendidikan mengusulkan anggaran untuk tambahan penghasilan guru honorer yang bertugas di Pulau Sebira," kata Ramly HI Muhammad, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/2).

Ia menilai penghasilan guru honorer di Pulau Sebira sebesar Rp 3,3 juta per bulan atau setara UMP DKI Jakarta tidak sebanding dengan tugas emban.

Gaji Guru Honorer di Pulau Sebira Diminta Ditambah

"Ada aturan dari Kemendagri yang harus dipatuhi agar tidak terjadi kesalahan atau temuan penggunaan anggaran di kemudian hari. Ini yang harus diwaspadai oleh pengguna anggaran," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Ramly, dewan bersama eksekutif akan membahas usulan kenaikan gaji bagi guru honorer sesuai mekanisme aturan yang berlaku.

"Pada tahap awal usulan tersebut dibahas dan disetujui terlebih dahulu di tingkat Komisi serta selanjutnya dibawa ke Badan Anggaran untuk ditetapkan di dalam APBD. Mudah-mudahan, Kemendagri juga menyetujui usulan kenaikan gaji bagi guru honorer di Pulau Seribu," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12532 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1384 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1373 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1322 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1029 personBudhi Firmansyah Surapati